Tantangan dan hambatan dalam implementasi teori pembangunan dunia ketiga di Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Berbagai faktor seperti kondisi geografis, politik, sosial, dan ekonomi menjadi penghalang yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, tantangan terbesar dalam implementasi teori pembangunan dunia ketiga di Indonesia adalah ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. “Ketimpangan ini menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan sulit untuk mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Selain itu, hambatan lain yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, hal ini menyebabkan alokasi anggaran tidak efektif dan tidak merata, sehingga pembangunan di daerah terpencil sering terbengkalai.

Dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, perlu adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait. Menurut Kuntoro Mangkusubroto, mantan Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana, “Tantangan dan hambatan dalam implementasi teori pembangunan dunia ketiga di Indonesia hanya bisa diatasi dengan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.”

Selain itu, perlu adanya inovasi dan adaptasi terhadap kondisi lokal yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, “Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat.”

Dengan kesadaran akan tantangan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan pemerintah Indonesia dapat terus berupaya untuk mengimplementasikan teori pembangunan dunia ketiga dengan lebih efektif dan efisien demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.